Dialog DPD KNPI Mengenai Peran Legislatif, Kontroling dan Budgeting DPRD

Anggota DPRD dan Ketua KNPI Lubuklinggau

Lubuklinggau-Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Lubuklinggau, melaksanakan dialog pemuda bertemakan peran legislatif, kontroling, budgeting DPRD Lubuklinggau dalam mewujudkan Lubuklinggau Madani,Senin (11/11).

Kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat DPD KNPI ini, dihadiri langsung Ketua DPRD Lubuklinggau, H Rodi Wijaya, Wakil Ketua Taufik Siswanto, dan anggota Hendi Budiono dan H Murdianto, didampingi Ketua DPD KNPI Fery FY.

Ketua DPRD,
H Rodi Wijaya menyampaikan terima kasih dialog ini diadakan. Dirinya berharap tiap bulan dilaksanakan menjaring aspirasi langsung dari bawah dan lapisan masyarakat terutama kalangan pemuda, cendekia dan akademika. 

Sementara, Taufik Siswanto menyampaikan beberapa masyarakat menganggap DPRD mentang – mentang sehingga dewan berkaitan mengenai anggaran sering memberi pengertian kepada masyarakat atas peran anggota tersebut.

“Salah satu bentuk program pemerintahan adalah membangun masjid sebagai wujud Lubuklinggau Madani misalnya, ada pertanyaan kenapa lapangan Merdeka jadi pelataran. Hal ini harus diketahui bahwa menjadi ikon dan kebanggaan Lubuklinggau, dan orang teap tahu kendati jadi taman kurma tetaplah lapangan merdeka,”ujarnya, dimana terkait legislasi,buggeting dan kontroling masyarakat dan DPRD harus sama – sama faham tugas, poko dan fungsi (tufoksi) dewan ini.

Dilain pihak, Hendi Budiono member apresiasi kepada kalangan pemuda yang diberi peran besar untuk mengawal pembangunan dan pemerintah.

“Dialog ini bias menjadi inspirasi dan membangun motivasi baru, sehingga wadah KNPI bias jadi ruang aktualisasi pemuda. Toh kalau DPRD tidak begitu faham dan mengetahui tupoksinya, beri kritikan dan kami tidak akan alergi atas kritikan itu.”tegasnya.

Sementara, H Murdianto beranggapan, banyak PR dalam pembangunan dan pemerintahan, terutama dalam aplikasi Lubuklinggau sesuai harapan.

“Berkenaan perda inisiatif, kami sudah siapkan yaitu wujud madani dilingkungan sekolah yang selepas SD wajib bias baca qur’an. Apalagi penilaian terhadap pemimpin yang berhasil, bukan hanya dinilai dari fisik pembangunan. Misalnya dengan dimegahkannya masjid, tanpa adanya SDM dan akhlak yang bagus, tidak akan ada apa – apanya,” paparnya, sembari mengatakan sangat menyetujui dengan saran untuk perda malam bagi pelajar. Apalagi banyak pelajar masih berada diluar rumah terutama diwarnet.

Sementara ketua KNPI Fery FY mempertegas, dialog dilaksanakan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat pemuda, karena selama ini DPRD hanya dikenal peran legislasinya saja.

Foto bersama DPRD dan Ketua KNPI Lubuklinggau

“DPRD Harus kembali pada rohnya, jangan hanya peran legislasi saja yang digunakan. DPRD itu parlemen, sesuai dengan kaidahnya, “parle” itu bicara dan “Men” adalah instrument. Jadi harus banyak bicara sesuai aspirasi dan data yang ada. Jangan hanya melulu melaksanakan peran legislasi, sehingga berangsur hilang peran budgeting dan kontroling,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, DPRD harus memperkuat kelembagaan, karena intuisi politic building harus diperkuat. Karena banyak anggota DPRD termasuk jabatan terdahulu, selama jabatan 5 tahun tidak pernah ngoceh.

“Artinya SDM nya masih lemah, bagaimana melakukan control intuisi mereka saja belum siap,”tambahnya.

Sementara, dalam kajian hukum baik agama dan Negara, ada kalanya terjadi kepentingan sehingga kepastian hokum dipermainkan. Hukum akan berkurang kalau masyarakat sejahtera, hal ini menjadi salah satu peran DPRD sebagai penghasil aturan hukum. Sehingga DPRD jangan terkesan dikerdilkan oleh eksekutif, maka DPRD harus berani dan kreatif dengan menggunakan hak inisiatifnya.

“Apalagi kebanyak LPJ hanya disampaikan sebagai informasi padahal menentukan dan sebagai evaluasi eksekutif serta SKPD sebagai dari hasil control. Namun faktanya DPRD tidak punya posisi bergeining. Seharusnya, lembaga DPRD harus diperkuat sesuai aturan UU, yang termaksud dalam asa sosiologi, fisiologis dan yuridis. Harapan kalangan pemuda mengenai kinerja eksekutif ini ada sanksi. Sehingga terkadang pemuda melakukan demonstrasi karena tidak ada lagi pola yang bias diperkuat dewan sebagai wadah aspirasi. Malah lebih cenderung menunggu, disaat aturan dan kebijakan dipermasalahkan masyarakat, baru bias melaksanakan tugas dan menjadi alas an yang tepat,”pungkasnya.